Lemah Tangani Kasus 160 Milyar, Polda Sultra Terus Dapat Sorotan

*Ketua EW-LMND Sultra Anggap Polda Sultra Lemah dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengerjaan Jalan lingkar 160 Milyar diKota Baubau*

KENDARI - Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.

Baca juga: Wilson Lalengke: Disomasi Hendry Bangun, Dewan Kehormatan PWI Semakin Tidak Terhormat

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tertinggi potensi kerugian negara dalam pemetaan kasus korupsi yang dilansir Indonesian Corruption Watch (ICW).

Kasus korupsi di Provinsi Sultra menyebabkan negara mengalami kerugian senilai Rp5, 731.941.487.874. Selain merugikan negara, juga ada praktik suap menyuap di Bumi Anoa yang besarannya senilai Rp3.100.000.000 berdasarkan laporan ICW pada Mei 2024. Ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan serta penegakkan hukum di Sultra oleh APH. 

Baca juga: Kuasa Hukum PC Ingatkan Semua Pihak Jangan Buat Asumsi

Akhir-akhir ini mencuat kembali isu mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi, pengerjaan infrastruktur jalan lingkar di Kota Baubau yang menelan anggaran kurang lebih 160 Milliar yang berasal dari dana pinjaman pemerintah Kota Baubau ke Bank BPD Sultra di sinyalir terjadi tindakan yang kemudian merugikan negara. 

Ketua EW-LMND Sultra Bung Halim dalam realesnya mengatakan jika kasus jalan lingkar ini sebenarnya sejak tahun 2023 kemarin dan sudah dilaporkan di Polda Sultra oleh salah satu organisasi pergerakan & masuk dalam penanganan Dit Reskrimsus Polda Sultra. Tetapi, hingga sampai saat ini belum menunjukkan progres penanganan.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, Syaiful Huda Sayangkan Sikap PSSI yang Tak Merasa Bersalah

Bahkan beredar dibeberapa media, antara penyidik & diduga salah satu kontraktor pengerjaan jalan lingkar tampak mesrah di lapangan. Dalam kasus seperti ini, seharusnya sebagai penyidik terhadap yang terduga pelaku, ini jelas melanggar melanggar etik. 

Pihaknya mempertanyakan kinerja Polda Sultra selama ini, kata Halim dengan waktu yang sudah begitu lama seharusnya sudah masuk pada tahap penyidikan. 

Baca juga: Heintje G. Mandagi: Legalisasi 'Law As a Tool of Crime' di Penangkapan Wilson Lalengke

Lanjutnya, Kalau sudah seperti ini akan bermunculan berbagai spekulasi di mata publik. Jangan sampai ada permainan antara penyidik & terduga pelaku tindak pidana korupsi pengerjaan jalan lingkar tersebut. 

"kami harapkan Polda Sultra, melalui penyidik untuk segera melakukan penyidikan dan bila perlu segera tetapkan tersangka secepat mungkin. Apakah masih kurang jelas dengan fakta-fakta yang beredar sejauh ini, "tutup Ketua EW-LMND Sultra Bung Halim

Baca juga: Pangeran Khairul Saleh: Pemberantasan Narkoba di Kalteng Harus Lebih Ditingkatkan

Sumber: Kabar Nusa